Kehidupan Bangsa Indonesia pada Masa Orde Baru

1. Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru

Dwifungsi adalah gagasan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga

keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dwifungsi sekaligus digunakan untuk membenarkan militer dalam

meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia, termasuk kursi di parlemen hanya untuk militer dan berada di posisi teratas dalam pelayanan

publik nasional secara permanen.

Pendapat mengenai Dwifungsi ABRI :

Saya tidak setuju dengan adanya Dwifungsi ABRI karena dalam proses pelaksanaannya hanya anggota ABRI yang bisa menjadi pemimpin pemerintahan,

anggota legislatif, menjadi anggota Golkar dan lainnya. Padahal, seharusnya yang bisa menjadi pimpinan pemerintahan tidak hanya anggota ABRI

saja melainkan semua orang dari berbagai kalangan bisa menjadi pemimpin pemerintahan.

2. Perbedaan Pemilu pada Masa Orde Baru dan Masa Reformasi

Masa Orde Baru :

a. Pemilu hanya dilaksanakan 1 kali

b. Pemilihan presiden dan wakil presiden + anggota legislatif tidak dilaksanakan secara langsung

c. Hanya diikuti 3 partai politik

Masa Reformasi :

a. Pemilu dilaksanakan 2-3 kali, 1 tahapan untuk memilih anggota legislatif, 2 tahapan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden

b. Pemilihan presiden dan wakil presiden + legislatif dipilih secara langsung oleh rakyat

c. Diikuti oleh banyak partai antara 24 - 38 partai politik

3. Pelaksanaan kehidupan berdemokrasi pada Masa Orde Baru

a. Pembatasan terhadap Partai Politik

Pemerintah Soeharto melakukan pembatasan terhadap partai politik pada Masa Orde Baru. Partai-partai politik dipaksa utnuk bergabung ke salah

satu partai yang legal pada masa ini, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

b. Intimidasi dan Kecurangan lain pada Pemilu

Pada masa Orde Baru, Pemilu digelar rutin setiap 5 tahun. Namun, Orde Baru juga berusaha menjamin kemenangan Golongan Karya sebagai partai

politik Pemerintah Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharuskan untuk memilih Golkar PDI dan PPP juga mengalami pembatasan di masa kampanye aktivis

kedua partai juga megnalami intimidasi.

c. Pengekangan Aktivitas Politik

Aktivis perburuhan, keagamaan, anti korupsi maupun Hak Asasi Manusia dianggap sebagai ancaman oleh Orde Baru. Akibatnya para aktivis ini

sering dilarang, organisasinya dibubarkan bahkan para aktivis ini diculik atau dibunuh. Ini misalnya terjadi pada Marsinah, aktivis buruh dari

Sidoarjo yang hilang dan diduga diculik dan dibunuh, karena berupaya mengusahakan kenaikan gaji buruh.